Bjnews.id - Muaro Jambi - Bertempat Auditorium Sultan Thaha di Gedung BPK Jambi mendadak senyap. Amplop coklat berisi Laporan Hasil Pemeriksaan LHP LKPD 2025 dibuka. Di barisan depan, Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta, duduk lurus, menyimak bersama Bupati Dr. Bambang Bayu Suseno dan Sekda Budhi Hartono.
Bukan momen seremonial biasa. Ini ujian akuntabilitas. Dan Aidi Hatta memilih maju paling depan.
“LHP BPK itu cermin, bukan vonis. Kalau ada debu di cermin, tugas kita bersihkan bersama. DPRD Muaro Jambi siap jadi sapunya,” kata Aidi Hatta usai menerima laporan dari Kepala BPK Jambi Muhamad Toha Arafat, S.E.,
Kalimat itu langsung jadi catatan wartawan. Kalimat tegas, tapi menenangkan.
Aidi Hatta tahu persis, rakyat tidak peduli opini WTP atau WDP. Yang mereka tanya, jalan mulus, puskesmas ada obat, sekolah tidak bocor.
Karena itu Ketua DPRD yang akrab disapa Ustadz Aidi ini berkomitmen kawal rekomendasi BPK lewat 3 jurus
1. Bedah APBD – Setiap rupiah dibedah ulang. Yang jadi catatan BPK, dipastikan tidak terulang di APBD Perubahan.
2. Turun Lapangan – Komisi DPRD tidak lagi “sidang di AC”. Aidi Hatta minta anggota turun cek proyek, tanya warga Sungai Gelam sampai Kumpeh Ulu.
3. Satu Komando dengan Eksekutif – Ia duduk satu meja dengan Bupati Dr. Bambang Bayu bukan untuk foto, tapi cari solusi.
" Kalau eksekutif berbenah, legislatif mengawal. Kalau sama-sama kuat, Muaro Jambi yang menang,” tegasnya.
Di depan awak media, Aidi Hatta meluruskan: LKPD 2025 bukan tumpukan angka. Itu laporan kepercayaan rakyat.
“Setiap rupiah di APBD itu keringat petani, pedagang, guru. Makanya DPRD tidak akan diam kalau ada yang melenceng. Rekomendasi BPK wajib jadi peta jalan, bukan pajangan di lemari,” ujarnya.
Momen itu juga memperlihatkan kekompakan pimpinan. Bupati, Sekda, Ketua DPRD se-Jambi hadir lengkap. Tapi sorotan ke Muaro Jambi beda, karena Ketua DPRD-nya bicara dengan bahasa rakyat, bukan bahasa birokrasi.
Sebelum meninggalkan Auditorium Sultan Thaha, Aidi Hatta menatap kamera dan titip pesan.
“Mari kita jadikan LHP 2025 sebagai cambuk, bukan beban. Eksekutif kerja, legislatif awasi, rakyat nikmati hasilnya. Itu baru namanya pemerintahan yang berpihak.”
Satu baris, tapi menusuk. Karena di ujung audit keuangan, yang dicari bukan pujian BPK. Yang dicari adalah senyum warga Muaro Jambi.
Bjnews.id (*)
0 Komentar